Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada awal bulan ini baru saja melakukan kongres dengan salah satu agendanya yakni pengukuhan Ketua Umum (Ketum) beserta penetapan Badan Pengurus Harian (BPH) yang diselenggarakan di Badung, Bali (2/8/2025).
Hasil kongres tersebut menghasilkan penunjukkan kembali Megawati Soekarnoputri menempati posisi Ketum serta menghasilkan terisinya posisi jabatan BPH yang akan menjalankan tugas selama 5 tahun kedepan.
Beberapa nama besar sekaligus pengurus lama seperti Adian Napitupulu, Puan Maharani, Tri Rismaharini, Rano Karno hingga Rudianto Tjen mendapatkan posisi sebagai BPH dalam periode 2025-2030.
Bacaan Lainnya
Namun, posisi penting yakni Sekretaris Jenderal (Sekjen) masih lowong sehingga Megawati selaku Ketum perlu rangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.). Sempat hadir dan dipanggil naik ke atas panggung, Hasto Kristiyanto selaku figur lama PDI-P tak dapat kursi dalam kongres tersebut.
Seolah melepas rindu, naiknya Hasto ke panggung diiringi tangis haru Megawati, sebab ia baru saja bebas pasca mendapatkan amnesti kemerdekaan dari Presiden Prabowo pada Kamis (31/7/2025) lalu.
Dengan amnesti tersebut, tindak pidana yang dilakukan oleh Hasto dalam perkara kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu yang melibatkan Harun Masiku, sekaligus vonis yang telah dijatuhkan kepadanya dinyatakan gugur.
Adian Napitupulu yang turut hadir dalam rapat menceritakan bagaimana peristiwa penunjukkan Hasto menjadi Sekjen terjadi. Hal itu bermula saat Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Kesekretariatan, Yoseph Adhi Dharmo diminta membaca nama-nama pengurus yang akan dilantik.
“Di kertas yang Mas Adhi bacakan, posisi Sekjen masih kosong, tanpa nama. Lalu Mas Adi dan Mas Nanan (M. Prananda Prabowo, nama panggilan putra Megawati yang juga menjabat Ketua DPP) bertanya kepada Ibu Megawati, ‘Untuk Sekjen gimana?’,” Cerita Adian.
Pada momen inilah Megawati resmi mengangkat Hasto duduk kembali ke posisinya. “Ibu jawab singkat, ya Mas Hasto,” lanjut Adian.
